Bupati Cianjur Jamin Pejabat Cianjur Tak Pamer Harta: Tukin ASN juga Sudah Gede

RADARCIANJUR.com - Bupati Cianjur Herman Suherman, setuju jika RUU Perampasan Aset yang saat ini ramai diperbincangkan, dijadikan Undang-Undang (UU).

Diketahui Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej, mengungkapkan RUU Perampasan Aset akan mengatur kewajiban bagi korporasi untuk melaporkan asetnya ke pemerintah.

Pelaporan kepemilikan aset oleh korporasi kepada negara ini dimasukkan dalam draf RUU Perampasan Aset, dengan tujuan pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Baca Juga: Gedung C RSUD Cimacan Diresmikan, Bupati Cianjur: Fasilitas Ruangan Khusus Presiden Disiapkan

"Saya setuju disahkannya RUU rampas aset kalau dihasilkan dari negara," kata Herman, Sabtu (11/03/2023).

Menurut Herman, ia prihatin dengan kondisi saat ini, banyak Pejabat yang kerap pamer harta, dan dinilai janggal, karena tak sebanding dengan gaji yang diterimanya.

Ia pun menjamin, Pejabat atau ASN di Kabupaten Cianjur tidak memiliki gaya hedon pamer harta.

"Saya prihatin saja dan juga saatnya kita benar. Di Kabupaten Cianjur itu sebetulnya sudah tidak seperti itu. Tunjangan kinerja (Tukin) sudah pada tinggi, tinggal bekerja saja," ujarnya.

Jika terlihat Pejabat atau ASN bergelimang harta, Herman menyebut tak akan jadi masalah bila didapatkan dari sejumlah usaha lainnya

"Tapi kalau misalnya ASN tersebut punya usaha dan warisan tidak jadi masalah. Kalau kaya dari hasil curian itu dilarang, tidak boleh," tegasnya.

Bahkan, Herman mencontohkan ia memiliki aset yang tidak akan menjadi masalah, karena merupakan tanah pemberian atau bisa disebut warisan.

"Saya juga ada tanah pemberian dari mertua sama dari orangtua," kata Herman.***