RADARCIANJUR.com- Gelombang aksi unjuk rasa (unras) menolak kenaikan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali dilakukan di Kabupaten Cianjur. Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Cianjur menggeruduk Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur meminta agar tersampaikan penolakan kenaikan harga BBM yang berimbas pada sektor lainnya ke Pemerintah Pusat Ketua PC PMII Kabupaten Cianjur, Eko mengatakan, kebijakan tentang kenaikan harga BBM bersubsidi jelas akan berdampak langsung bagi masyarakat umum terkhusus masyarakat menengah ke bawah. Kenaikan harga BBM akan menyentuh inflasi secara umum karena akan merambat ke seluruh sektor termasuk harga-harga komoditas kebutuhan dasar masyarakat. "Kebijakan Pemerintah Pusat yang terburu-buru dan di kebut tanpa mempertimbangkan dampak buruk yang akan terjadi bagi masyarakat menengah ke bawah, akan menyebabkan mempercepatnya inflasi yang tinggi dan meningkatkan jumlah orang miskin di Indonesia. Selain itu, solusi yang diberikan Pemerintah Pusat sebagai pengganti BBM bersubsidi jelas tak sebanding dengan dampak yang terjadi di masyarakat," ujarnya. Lanjutnya, alasan Pemerintah Pusat menaikkan harga BBM karena subsidi BBM dinikmati kelompok masyarakat mampu, jelas sebagai bentuk konfirmasi tentang lemahnya pembatasan dan pengawasan dalam penyaluran BBM oleh pihak-pihak terkait. Alih-alih menaikkan harga BBM bersubsidi, semestinya pemerintah fokus untuk memberantas penyalahgunaan penerima manfaat BBM bersubsidi. "Selain itu pemerintah seharusnya melakukan pembatasan dan pengawasan ketat dalam penyaluran BBM. Hal lainnya yang mesti digaris bawahi adalah tentang respon dari Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur terkait kenaikan harga BBM bersubsidi. Lemah dan telatnya responsif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur membuat penanggulangan dampak atau dari kenaikan harga BBM di Kabupaten Cianjur tidak tepat dan tidak optimal," tegasnya. "Semestinya Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur begitu kencang isu akan naiknya harga BBM bersubsidi,langsung mengambil sikap dan posisi tentang bagaimana agar Kabupaten Cianjur tidak mengalami dampak yang signifikan. Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur pun tidak berani mengambil sikap penolakan secara tegas kepada Pemerintah Pusat tentang kenaikan BBM bersubsidi padahal IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Cianjur masih dalam kategori yang sangat memprihatinkan," sambungnya. Merespon sejumlah persoalan tersebut, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Cianjurbersikap menolak secara tegas tentang kebijakan kenaikan BBM bersubsidi karena banyak dampak buruk yangdirasakan langsung oleh masyarakat, mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran dan mendesak Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah untuk memberikan solusi konkrit tentang permasalahan ekonomi bangsa yang bermuara pada kemaslahatan masyarakat umum terkhusus masyarakat menengah ke bawah. (kim)